Aceh Tidak Pernah Berontak Pada NKRI

Di dalam buku-buku pelajaran sejarah dan media massa nasional, beberapa tahun sebelum terciptanya perdamaian di Nangroe Aceh Darussalam, kita sering mendengar istilah ‘pemberontakan rakyat Aceh’ atau ‘pemberontakan Aceh’ terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Sejak zaman kekuasaan Bung Karno hingga presiden-presiden penerusnya, sejumlah ‘kontingen’ pasukan dari berbagai daerah—terutama dari Jawa—dikirim ke Aceh untuk ‘memadamkan’ pemberontakan ini. Kita seakan menerima begitu saja istilah ‘pemberontakan’ yang dilakukan Aceh terhadap NKRI.

Namun tahukah kita bahwa istilah tersebut sesungguhnya bias dan kurang tepat? Karena sesungguhnya—dan ini fakta sejarah—bahwa Naggroe Aceh Darussalam sebenarnya tidak pernah berontak pada NKRI, namun menarik kembali kesepakatannya dengan NKRI. Dua istilah ini, “berontak” dengan “menarik kesepakatan” merupakan dua hal yang sangat berbeda.

Sudah Merdeka Sebelum NKRI Lahir

NKRI secara resmi baru merdeka pada tanggal 17 Agustus 1945. Sedangkan Nanggroe Aceh Darussalam sudah berabad-abad sebelumnya merdeka, memiliki hukum kenegaraan (Qanun)nya sendiri, menjalin persahabatan dengan negeri-negeri seberang lautan, dan bahkan pernah menjadi bagian (protektorat) dari Kekhalifahan Islam Tuki Utsmaniyah.

Jadi, bagaimana bisa sebuah negara yang merdeka dan berdaulat sejak abad ke-14 Masehi, bersamaan dengan pudarnya kekuasaan Kerajaan Budha Sriwijaya, dianggap memberontak pada sebuah Negara yang baru merdeka di abad ke -20?

Nanggroe Aceh Darussalam merupakan negara berdaulat yang sama sekali tidak pernah tunduk pada penjajah Barat. Penjajah Belanda pernah dua kali mengirimkan pasukannya dalam jumlah yang amat besar untuk menyerang dan menundukkan Aceh, namun keduanya menemui kegagalan, walau dalam serangan yang terakhir Belanda bisa menduduki pusat-pusat negerinya.

Sejak melawan Portugis hingga VOC Belanda, yang ada di dalam dada rakyat Aceh adalah mempertahankan marwah, harga diri dan martabat, Aceh Darussalam sebagai bangsa yang merdeka dan berdaulat berdasarkan Qanun Meukuta Alam yang bernafaskan Islam.

Saat itu, kita harus akui dengan jujur, tidak ada dalam benak rakyat Aceh soal yang namanya membela Indonesia. Sudah ratusan tahun, berabad-abad Kerajaan Aceh Darussalam berdiri dengan tegak bahkan diakui oleh dunia Timur dan Barat sebagai “Negara” yang merdeka dan berdaulat.

Istilah “Indonesia” sendiri baru saja lahir di abad ke-19. Jika diumpamakan dengan manusia, maka Aceh Darussalam adalah seorang manusia dewasa yang sudah kaya dengan asam-garam kehidupan, kuat, dan mandiri, sedang “Indonesia” masih berupa jabang bayi yang untuk makan sendiri saja belumlah mampu melakukannya.

Banyak literatur sejarah juga lazim menyebut orang Aceh sebagai “Rakyat Aceh”, tapi tidak pernah menyebut hal yang sama untuk suku-suku lainnya di Nusantara. Tidak pernah sejarah menyebut orang Jawa sebagai rakyat Jawa, orang Kalimantan sebagai rakyat Kalimantan, dan sebagainya. Yang ada hanya rakyat Aceh. Karena Aceh sedari dulu memang sebuah bangsa yang sudah merdeka dan berdaulat.

Dipersatukan Oleh Akidah Islamiyah

Kesediaan rakyat Aceh mendukung perjuangan bangsa Indonesia, bahkan dengan penuh keikhlasan menyumbangkan segenap sumber daya manusia dan hartanya untuk mempertahankan kemerdekaan Indonesia—lebih dari daerah mana pun di seluruh Nusantara, adalah semata-mata karena rakyat Aceh merasakan ikatan persaudaraan dalam satu akidah dan satu iman dengan rakyat Indonesia yang mayoritas Muslim.

Ukhuwah Islamiyah inilah yang mempersatukan rakyat Aceh dengan bangsa Indonesia. Apalagi Bung Karno dengan berlinang airmata pernah berjanji bahwa untuk Aceh, Republik Indonesia akan menjamin dan memberi kebebasan serta mendukung penuh pelaksanaan syariat Islam di wilayahnya. Sesuatu yang memang menjadi urat nadi bangsa Aceh.

Namun sejarah juga mencatat bahwa belum kering bibir Bung Karno mengucap, janji yang pernah dikatakannya itu dikhianatinya sendiri. Bahkan secara sepihak hak rakyat Aceh untuk mengatur dirinya sendiri dilenyapkan. Aceh disatukan sebagai Provinsi Sumatera Utara. Hal ini jelas amat sangat menyinggung harga diri rakyat Aceh.

Dengan kebijakan ini, pemerintah Jakarta sangat gegabah karena sama sekali tidak memperhitungkan sosio-kultural dan landasan historis rakyat Aceh. Bukannya apa-apa, ratusan tahun lalu ketika masyarakat Aceh sudah sedemikian makmur, ilmu pengetahuan sudah tinggi, dayah dan perpustakaan sudah banyak menyebar seantero wilayah, bahkan sudah banyak orang Aceh yang menguasai bahasa asing lebih dari empat bahasa, di wilayah yang sekarang dikenal sebagai Provinsi Sumatera Utara pada waktu itu, manusia-manusia yang mendiami wilayah itu masih berperadaban purba. Masih banyak suku-suku kanibal, belum mengenal buku, apa lagi baca-tulis. Hanya wilayah pesisir yang sudah berperadaban karena bersinggungan dengan para pedagang dari banyak negeri.

Saat perang mempertahankan kemerdekaan melawan Belanda pun, bantuan dari Aceh berupa logistik dan juga pasukan pun mengalir ke Medan Area. Bahkan ketika arus pengungsian dari wilayah Sumatera Utara masuk ke wilayah Aceh, rakyat Aceh menyambutnya dengan tangan terbuka dan tulus. Jadi jelas, ketika Jakarta malah melebur Aceh menjadi Provinsi Sumatera Utara, rakyat Aceh amat tersinggung.

Tak mengherankan jika rakyat Aceh, dipelopori PUSA dengan Teungku Daud Beureueh, menarik kembali janji kesediaan bergabung dengan Republik Indonesia di tahun 1953 dan lebih memilih untuk bergabung dengan Negara Islam Indonesia (NII) yang lebih dulu diproklamirkan S. M. Kartosuwiryo di Jawa Barat. Ini semata-mata demi kemaslahatan dakwah dan syiar Islam. Dengan logika ini, Aceh bukanlah berontak atau separatis, tapi lebih tepat dengan istilah: menarik kembali kesediaan bergabung dengan republik karena tidak ada manfaatnya.

Pandangan orang kebanyakan bahwa Teungku Muhammad Daud Beureueh dan pengikutnya tidak nasionalis adalah pandangan yang amat keliru dan a-historis. Karena sejarah mencatat dengan tinta emas betapa rakyat Aceh dan Daud Beureueh menyambut kemerdekaan Indonesia dengan gegap-gempita dan sumpah setia, bahkan dengan seluruh sisa-sisa kekuatan yang ada berjibaku mempertahankan kemerdekaan negeri ini menghadapi rongrongan konspirasi Barat.

Cara Pandang ‘Majapahitisme’

Mengatakan Aceh pernah melakukan pemberontakan terhadap NKRI merupakan cara pandang yang berangkat dari paradigma ‘Majapahitisme’. Bukan hal yang perlu ditutup-tutupi bahwa cara pandang Orde Lama maupun Baru selama ini terlalu Majapahitisme’ atau Jawa Sentris, semua dianggap sama dengan kultur Jawa Hindu. Bahkan simbol-simbol negara pun diistilahkan dengan istilah-istilah sansekerta, yang kental pengaruh Hindu dan paganisme yang dalam akidah Islam dianggap sebagai syirik, mempersekutukan Allah SWT dan termasuk dosa yang tidak terampunkan.

Bukankah suatu hal yang amat aneh, suatu negeri mayoritas Islam terbesar dunia tapi simbol negaranya sarat dengan istilah Hindu. Ini merupakan suatu bukti tidak selarasnya aspirasi penguasa dengan rakyatnya. Padahal Islam tidak mengenal, bahkan menentang mistisme atau hal-hal berbau syirik lainnya. Rakyat Aceh sangat paham dan cerdas untuk menilai bahwa hal-hal seperti ini adalah sesuatu yang tidak bisa diterima.

Sosio-kultural raja-raja Jawa sangat kental dengan nuansa Hinduisme. Raja merupakan titisan dewa, suara raja adalah suara dewa. Sebab itu, di Jawa ada istilah “Sabda Pandhita Ratu” yang tidak boleh dilanggar. Raja di Jawa biasa berbuat seenaknya, bisa menciptakan peraturanya sendiri dan tidak ada yang protes ketika dia melanggarnya. Malah menurut beberapa literatur sejarah, ada raja-raja di Jawa yang memiliki hak untuk “mencicipi keperawanan” setiap perempuan yang disukainya di dalam wilayah kekuasaannya. Jadi, ketika malam pengantin, mempelai perempuan itu bukannya tidur dengan sang mempelai laki, tetapi dengan rajanya dulu untuk dicicipi, setelah itu baru giliran sang mempelai lelaki.

Ini sangat bertentangan dengan sosio-kultural para Sultan dan Sultanah di Kerajaan Aceh Darussalam. Dalam Islam, penguasa adalah pemegang amanah yang wajib mempertanggungjawabkan kepemimpinannya di hari akhir kelak kepada Allah SWT.

Kerajaan Aceh Darussalam saat diperintah oleh Sultan Iskandar Muda telah memiliki semacam Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Permusyawaratan Rakyat (DPR-MPR) yang hak dan kewajibannya telah di atur dalam ‘Konstitusi Negara” Qanun Meukota Alam. Ada pula Dewan Syuro yang berisikan sejumlah ulama berpengaruh yang bertugas menasehati penguasa dan memberi arahan-arahan diminta atau pun tidak. Aceh juga telah memiliki penguasa-penguasa lokal yang bertanggungjawab kepada pemerintahan pusat. Jadi, seorang penguasa di Kerajaan Aceh Darussalam tidak bisa berbuat seenaknya, karena sikap dan tindak-tanduknya dibatasi oleh Qanun Meukuta Alam yang didasari oleh nilai-nilai Quraniyah.

Jadi, jelaslah bahwa sosio-kultur antara Nanggroe Aceh Darussalam dengan kerajaan-kerajaan Hindu amat bertolak-belakang.

Nangroe Aceh Darussalam bersedia mendukung dan menyatukan diri dengan NKRI atas bujukan Soekarno, semata-mata karena meyakini tali ukhuwah Islamiyah. Namun ketika Aceh dikhianati dan bahkan di masa Orde Lama maupun Orde Baru diperah habis-habisan seluruh sumber daya alamnya, disedot ke Jawa, maka dengan sendirinya Aceh menarik kembali kesediaannya bergabung dengan NKRI. Aceh menarik kembali kesepakatannya, bukan memberontak. Ini semata-mata karena kesalahan yang dilakukan “Pemerintah Jakarta” terhadap Nanggroe Aceh Darussalam.

Dan ketika Nanggroe Aceh Darussalam sudah mau bersatu kembali ke dalam NKRI, Gerakan Aceh Merdeka (GAM) bersedia meletakkan senjatanya dan memilih jalan berparlemen, Aceh sekarang dipimpin seorang putera daerahnya lewat sebuah pemilihan yang sangat demokratis, maka sudah seyogyanya NKRI memperlakukan Aceh dengan adil dan proporsional.

Puluhan tahun sudah Aceh menyumbangkan kekayaannya untuk kesejahteraan seluruh Nusantara, terutama Tanah Jawa, maka sekarang sudah saatnya “Jawa” membangun Aceh. Mudah-mudahan ‘kesepakatan’ ini bisa menjadi abadi, semata-mata dipeliharanya prinsip-prinsip keadilan dan saling harga-menghargai. (Rz)
sumber : eramuslim.com


  1. http://www.youtube.com/profile_videos?user=achehwatch&p=r
    ________________________________________-_____________

    Kumite Peukeumah Atjeh Merdehka Demokratik
    (Komite Persiapan Aceh Merdeka Demokratik/Preparat ory Committee of the Free Acheh Democratic)
    E-mail: committee@freeacheh .info
    http://www.freeacheh. info

    PEUSAN KUMITE ATEUËH ULANG THÔN ATJÈH MEURDÉHKA NJANG KEU-31
    4 DESEMBER 1976 – 4 DESEMBER 2007

    Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

    Phôn-phôn that saleuëm seudjahtra dan dôá seulamat dari Kumite keu bandum bansa Atjèh njang kamoë gaséh, pat mantong ateuëh rhuëng dônja njoë, mudah2an beuna sabé dalam lindôngaan Po Teuh Allah. Amin…

    Uroë njoë nakeuh uroë 4 Desember 2007, geunap 31 thôn Atjèh Meurdéhka ka neupeunjata keulai ubak dônja uléh Tengku Hasan di Tiro di wilajah meudèëlat Putjôk Gunong Tjokkan, Mamprèë. Lhèë plôh sa thôn geutanjoë bansa Atjèh ka tapeunjata droë-teuh tameudong keudroë, hana lé ta seutot peurintah dari Djakareuta dan bibeuëh nibak bandum hubôngan politék, seudjarah, militè dan ekonomi deungon bansa pura-pura, nakeuh peundjadjah Indonesia. Dan geutanjoë ka tameusumpah tjit ateuëh nan Allah dan ateuëh nan para sjuhada njang ka leubèh awai neupeulikôt geutanjoë bak neupeutheun nanggroë dan bandèra pusaka, bahwa geutanjoë han ta tém lé djidjadjah, djihina dan djipeugot saban sakri uléh bansa luwa njang teuka dari blahdéh laôt.

    Kareuna peunutôh njang ka ta tjok njan, maka seulama 31 thôn njoë meuplôh-plôh ribèë bansa geutanjoë ka djipoh mate uléh sidadu Indonesia: meuribèë-ribèë manjèt peudjuang Atjèh Meurdéhka hana mupat djeurat; meuribèë aneuk jatim hana soë hiroë dan meuribèë ureuëng binoë seureuta aneuk2 dara Atjèh ka djipeulaku uléh peundjadjah biadab Indonesia kri njang galak djih. Kurubeuën2 njang dumnan rajek njang ka geubri uléh bansa Atjèh njang tudjuan djih nakeuh untôk peugisa keulai kedèëlatan Neugara Atjèh dan untôk tubôih keulai jum meurdéhka njang ka gadoh njan. Uroënjoë ka djisampôh bandum uléh peurdjandjian “bangai” MoU deungon peurupaganda self-government- jih.

    Bansa Atjèh njang kamoë peumulia!

    Meuhubông deungon ulang thôn Atjèh Meurdéhka njang keu-31 njoë, Kumite meulakèë bak bandum bansa Atjèh, pat mantong ateuëh rhuëng dônja, supaja saban-saban ta kalon, ta tilék keulai dan ta peunjum-peunjum deungon ban peuët pantja indra teuh teuntang peuë seubutôi djih makna ”dame” njang djitèkèn di Helsinki bak uroë neuhaih 15 Agustus, 2005, keu bansa Atjèh?

    Deungon lahé peurdjandjian atawa MA’OB Helsinki, maka akibat djih handjeuët han, antara laén:

    1. Bansa Atjèh ka gadoh Nanggroë Seunambông (Successor State) njang meuseubôt dalam surat Peunjata Atjèh Meurdéhka njang neupeunjata uléh Wali Neugara Tengku Hasan Muhammad di Tiro di Gunong Tjokkan bak uroë 4 Desember 1976 – 31 thôn njang ka ulikôt

    2. Ubéna keudjeuhatan dan keubiadaban sidadu Indonesia ateuëh rakjat Atjèh seulama lhèë plôh thôn njoë, teumasôk meuplôh ribèë kurubeuën masa DOM, handjeuët soë ungkét-ungké lé dan bandum ka djimensoh deungon meusadja that uléh peurundéng2 di Helsinki. Seudangkan bansa dan rakjat Atjèh njang ka meugulé maté sjahid bak peutheun nanggroë dan bandéra pusaka éndatu ka djianggap lagèë ôn geurusông, hana makna sapeuë-pih keu awaknjan.

    3. Bansa Atjèh njang ka meusumpah akan geubri ”djawong dan hareuta” geuh untôk tubôih keumeurdéhkan ka meulanggéh bandum. Meumakna bansa Atjèh njang teurimong MoU njan deungon trang-trang ka geukhianat keu sumpah dan Proklamasi Atjèh Meurdéhka 1976, sibagoë teumpat meudong dan sibagoë teumpat rudju’k peurdjuangan sutji keumeurdéhkaan Atjèh.

    4. Hak bansa Atjèh untôk djak tuntut meurdéhka atawa referendum ka djipeugadoh.

    Djadi, bansa Atjèh njang mantong seutia keu peurdjuangan sutji éndatu, deungon padum-padum boh tjunto njang teuseubôt di ateuëh, mudah2an ka leubèh trang lom keu geutanjoë bandum bahwa peurdjandjian atawa MA’OB Helsinki njan nakeuh saboh buët teumipèë njang paléng trang dan paléng djeuheut dalam abad njoë, njang ka djipeugot ateuëh saboh Geurakan Keumeurdéhkaan uléh saboh Neugara peundjadjah.

    Bansa Atjèh njang dumnan kha dalam seudjarah bak peutheun nanggroë dan agama geuh, keuneulheuëh djih keumah djitipèë deungon tjara njang paléng hina, nakeuh deungon tjara djipeudijeuëng- dijeuëng dan disuleung Dollar Amerika (bantuan tsunami), djimeudjandji ”self-government” (nan laén nibak otonomi) dan djipeutaba pangkat njang “raja-raja” lagèëna (gubernur, bupati dan anggèëta dewan), bah that njang atô dan peunteuntèë dumpeuë peukara teutap di Djawakarta. Wali Nanggroë geutanjoë ka lheuëh geukheun njang bahwa tjamat, bupati ngon gubernur njan nakeuh nan laén dari Tjokan, Guntjo, Suntjo njang djingui uléh Djeupang, dan ureuëng2 njang teurimong pangkatnjan bandum hana laén nibak bansa Atjèh njang ka djeuët keu “lhoh”, atawa pengkhianat. Peuë keuh ureuëng2 njang peugah droe geuseutot peurdjuangan Atjèh Meurdéhka ka geu peutuwo haba Wali Nanggroë? Atawa ureuëng2 njan ka buta ngon pèng dan pangkat?

    Pakriban njan ék teudjadi, dan pakriban na biëk Atjèh atawa siteungoh Atjèh djitém khianat dan djitém tuka meuplôh-plôh ribèë kurubeuën konflik dan darah sjuhada deungon ajeuëm siat njan (pèng dan pangkat)? Gohlom peurnah teudjadi dalam seudjarah keumeurdéhkaan modèrèn njoë ureuëng djitém peupré meunan-meunan mantong dumnan rajek peulanggaran HAM, keutjuali di Atjèh.

    Bansa Atjèh njang that teugaséh dan teusajang…

    Untuk tapeugisa keulai marwah bansa dan rakjat Atjèh njang ka leubèh lhèë plôh thôn djigilho-gilho uléh RI, dan djinoë djitamah tjatjah lom uléh MA’OB Helsinki, njang djibantu uléh padum-padum droë biëk Atjèh (lhoh) njang ka keumah djingui lé musôh, maka tjit saboh treuk sagai tjara njang mantong teuhah keu geutanjoë uroë njoë nakeuh ta gisa keulai bak asai: gisa bak Proklamasi 1976, mumat bak sumpah Atjèh Meurdéhka dan sampôh beugléh kumeun-kumeun MA’OB Helsinki njang tiëp uroë dan djeuëb minet djisuleuëng dalam babah bansa Atjèh uléh RI dan kawôm lhoh di Atjèh, meulalui mass-media dan surat haba di nanggroë njang djeuët keu tjurong peundjadjah Indonesia.

    Geutanjoë bansa Atjèh njang mantong seutia keu peurdjuangan éndatu, njang mantong djilé darah Atjèh dalam tubôh teuh, njang mantong djeuët tameututô deungon basa watèë geupeulahé teuh, dan mantong tapeujum darah sjuhada njang ka djilé rata kruëng Atjèh, bandum karônja Allah dan pusaka éndatu njoë wadjéb ta peutheun dan tapeulahra deungon peuë mantong resiko. Geutanjoë musti saban-saban ta tjok tanggông djaweuëb bak ta hadapi malapeutaka Helsinki, njang ka djidjak peuhaleuë peundjadjah Indonesia di bumoë Atjèh, ka djidjak sampôh bandum djeudjak identiti dan tapak éndatu droë teuh.

    Uléh sababnjan, Kumite Peukeumah Atjeh Merdehka Demokratik, sibagoë alat atawa forum untôk peurapat seuëh dan peusaboh keulai bangsa Atjèh njang ka djipeutjré-bré uléh MA’OB Helsinki, teungoh meubuët ladju untôk peu-udjud saboh tudjuan dan tjita-tjita sutji bansa Atjèh bak peubibeuëh droë dan peumeurdéhka nanggroë dari peundjadjah Indonesia. Insja Allah deungon peukara MoU Helsinki ka geu pham uléh bansa Atjèh, maka neuduëk peurdjuangan geutanjoë untuk masa ukeuë akan leubèh teupat lom, beu teuglong lagèë bak watèë geu peu lahé peurdjuangan njoë 31 thôn u likôt. Kru seumangat ukeuë bansa Atjèh njang gagah peurkasa, deungon beureukat rahmat Allah, dôa para sjuhada, asoë proklamasi 4 Desember 1976 akan djeuët keu peutunjok bagi geutanjoë untôk ta peusampoë tjita-tjita aneuk bansa, njang hana laén tudjuan maléngkan untôk MERDEHKA.

    Stockholm, 4 Desember 2007

    Sekretariat Kumite

  2. cerita yang menarik..
    thanks..

  3. khalika007

    assalamualaikum saudaraku.
    memang seperti inilah kondisi nkri sekarang,
    anda di aceh,.saya di riau, kesultanan siak dulunya juga sudah ada jauh sebelum nkri berdiri, dijajikan mendapat keistimewaan daerah istimewa, tp sampai sekarang tidak tereaisasikan, tp itu tak jd masalah yg jelas skrg, kami riau ingin mendapat dana yg besar guna memakmurkan rakjat riau,sudah berapa banyak hasil riau dikuras untuk manusia di jawa, tp kami hanya dapat apa????




Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s


  • Calender

    Desember 2007
    M S S R K J S
    « Nov   Jan »
     1
    2345678
    9101112131415
    16171819202122
    23242526272829
    3031  
  • RSS Detik-inet

    • Sebuah galat telah terjadi; umpan tersebut kemungkinan sedang anjlok. Coba lagi nanti.
  • udah diintip

    • 409,307 kali

%d blogger menyukai ini: